16 Pertanyaan KPU Soal Pemilu, Jawaban Lengkap

Jawaban atas pertanyaan KPU terkait pemilu:

Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang melayani pemilih dengan 3 tata cara pemungutan suara, yaitu pemungutan suara di TPSLN, Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos. WNI dapat datang ke TPS yang biasanya dibangun di tempat berkumpulnya WNI, atau kedutaan dan konsulat jenderal.

Namun bagi WNI yang jauh dari lokasi Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), dapat memilih dengan cara mencoblos dengan cara mencoblos dan menyerahkan surat suara ke KSK yang dapat dijangkau oleh PPLN tempat WNI tersebut bekerja di satu daerah. Namun bagi WNI yang letaknya jauh dan terpencil, dapat mengirimkan surat suara melalui pos ke Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Proses pemilu di luar negeri akan dilakukan lebih awal atau early voting dibandingkan dengan pemilu di dalam negeri, namun proses penghitungan dan rekapitulasi suara akan dilakukan bersamaan dengan di dalam negeri.

7. Apakah Indonesia mengatur Absentee Voting?

Jawaban atas pertanyaan KPU terkait pemilu:

Untuk pengertian Absentee Vote sebagai suatu proses pemilihan tetapi tidak hadir di TPS, hanya berlaku bagi WNI di luar negeri yaitu melalui Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos. Ini diperuntukkan bagi WNI yang tidak bisa mencapai TPSLN yang dilakukan lebih awal dibandingkan di dalam negeri atau biasa disebut pemungutan suara dini.

8. Apakah Indonesia mengatur Vote by Proxy?

Jawaban atas pertanyaan KPU terkait pemilu:

Tidak. Pemilu di Indonesia menggunakan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Langsung artinya pemilih langsung menggunakan hak pilihnya sendiri. Oleh karena itu, Vote by Proxy atau menunjuk orang lain yang dapat dipercaya untuk mewakili dengan menggunakan hak pilih di daerah pemilihan asal, tidak berlaku di Indonesia.

Namun KPU memfasilitasi pemilih yang tidak bisa kembali ke daerah asalnya, yakni dengan berpindah tempat memilih.